BUOLNewsline.id- Antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Buol, khususnya di SPBU 74.945.09 Kampung Bugis dan SPBU Kali, dalam sepekan terakhir akhirnya terjawab. Fenomena yang memicu keluhan warga ini bukan tanpa sebab.
Hasil koordinasi dan klarifikasi resmi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dengan pengelola SPBU mengungkap fakta mengejutkan di balik antrean mengular tersebut. Pertemuan tersebut digelar pada Rabu (16/9/2026) di Buol.
Pertemuan itu dihadiri Asisten II Setda Buol, Syarif Pusadan, SE., bersama Plt. Kabag Perekonomian dan SDA Setda Buol, Ir. Ani Siti Hanifah, ST., MT. Mereka bertemu langsung dengan Penanggung Jawab SPBU Kampung Bugis Bapak Cipto dan pengelola SPBU Kali Wayan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari pertemuan tersebut terungkap adanya selisih signifikan antara jumlah BBM yang diminta oleh pihak SPBU dengan yang dikirimkan oleh Pertamina. Inilah yang menjadi pemicu utama kelangkaan di lapangan.
Dalam kondisi normal SPBU di Buol mengajukan permintaan dan menerima pasokan BBM rata-rata sebesar 32 Kilo Liter (KL) per pengiriman. Jumlah itu biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat.
Namun, sejak sekitar dua minggu terakhir, terjadi penurunan realisasi yang sangat drastis. Pada pengiriman tertentu, dari permintaan 32 KL, yang direalisasikan Pertamina hanya 16 KL. Artinya ada penurunan pasokan hingga 50 persen atau minus 16 KL.
Kondisi lebih parah terjadi pada pengiriman berikutnya. Dari permintaan sebesar 24 KL, realisasi yang diterima SPBU hanya mencapai 8 KL. Penurunan alokasi inilah yang membuat stok cepat habis dan antrean tak terhindarkan.
Informasi dari lapangan menyebutkan, terbatasnya suplai BBM dipicu oleh beberapa dinamika distribusi. Di antaranya keterlambatan armada kapal tanker pengangkut BBM, kondisi ketahanan stok di depot penyimpanan, serta adanya pengaturan distribusi dari Pertamina untuk menjaga ketersediaan stok regional.
Selain faktor pasokan, lonjakan konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar juga menjadi pemicu. Hal ini dipicu peralihan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat kenaikan harga per 1 September 2026 yang memperlebar disparitas harga.
Berdasarkan rilis resmi Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, terjadi peningkatan kebutuhan BBM sebesar 10 persen hingga 15 persen pada periode Juni hingga Agustus 2026. Kondisi ini diperparah dengan dugaan aksi panic buying dan indikasi penimbunan oleh oknum di lapangan.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol bersama Satgas BBM dan para pemilik SPBU berkomitmen untuk memberikan informasi secara transparan dan tertulis agar tidak menimbulkan multitafsir. Pemda Buol juga menegaskan akan terus melakukan pemantauan ketat serta koordinasi aktif dengan Pertamina agar distribusi BBM di Buol kembali lancar dan tepat sasaran.(**)
