BUOLNewsline.Id – Sudah 5 bulan lamanya. Hak kepala desa, perangkat desa, dan ASN di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah (Sulteng belum juga dibayarkan. Siltap, ADD, dan TPP masih tertunda. Sementara roda pemerintahan desa dan kantor harus tetap berputar.
Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP Ansor) Kabupaten Buol, Moh. Syam Manto, SKM mendesak keras Pemkab Buol segera ambil langkah konkret. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut.
Menurut Syam keterlambatan ini berdampak langsung ke kehidupan.
“Ini menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari para kepala desa dan perangkat desa. Mereka juga memiliki keluarga dan kewajiban yang harus dipenuhi. Karena itu, pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius dan segera menyelesaikan persoalan pembayaran Siltap dan ADD” tegasnyategasnya pada Media ini selasa 11/8/2026
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bayangkan 5 bulan tidak ada pemasukan tetap. Untuk makan, sekolah, dan cicilan dari mana untuk bayar, Aparatur desa juga manusia yang punya tanggung jawab di rumah.
TPP ASN Juga Tergantung
Selain di desa, keresahan juga melanda ASN. Tambahan Penghasilan Pegawai yang sudah dinanti belum cair juga.
“TPP bagi ASN juga perlu menjadi perhatian. Pemerintah daerah harus berupaya agar hak-hak ASN dapat dipenuhi. Kalau memungkinkan, TPP dapat diupayakan untuk dibayarkan selama 12 bulan, sehingga ada kepastian bagi ASN” ujar Syam.
Kalau ASN tidak terima TPP, otomatis daya beli turun. Ekonomi keluarga terganggu. Perputaran uang di Buol ikut lesu
Hal senada disampaikan Ketua Forum Kepala Desa Buol, Ramli K Sulu. Ia menyebut hingga 11 Agustus 2026, Siltap dari ADD belum masuk rekening.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa segera menyelesaikan pembayaran Siltap perangkat desa yang bersumber dari ADD. Sampai hari ini kami belum menerima pembayaran selama lima bulan. Ini menjadi aspirasi para kepala desa dan perangkat desa” kata Ramli.
Ini bukan soal minta tambahan. Ini hak yang sudah dianggarkan. Menahannya sama saja menghambat kerja pemerintahan di tingkat paling bawah.
Syam Manto meminta Pemkab Buol jangan diam. Bangun komunikasi dengan kades, perangkat, dan ASN. Jelaskan kendalanya dan beri kepastian waktu.
“Yang paling penting adalah ada kepastian. Pemerintah daerah perlu menyampaikan kondisi sebenarnya kepada para kepala desa, perangkat desa dan ASN, termasuk langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut” katanya.
Ia juga mengingatkan, uang Siltap, ADD dan TPP itu akan kembali ke masyarakat. Begitu cair, langsung dibelanjakan. Jadi keterlambatan ini juga menghambat ekonomi Buol.
“Harapan kami, pemerintah daerah segera mencari solusi dan mempercepat proses pencairan. Jangan sampai keterlambatan ini semakin membebani para aparatur yang pada akhirnya juga berdampak pada ekonomi keluarga dan masyarakat” pungkas Syam Manto.
Kini bola ada di tangan Pemkab Buol. Mau ditunda lagi, atau segera dibayar. (*)
Penulis : Rustam Baculu
Sumber Berita: Ketua Ansor Buol dan Forum Kades
