Validasi Data Jadi Kunci, Sensus Ekonomi 2026 Siap Petakan Usaha di Buol

Kamis, 30 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BUOL!NEWSLINE.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol menggelar group discussion pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2026. Kegiatan ini menghadirkan Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira dari partai Nasdem mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tengah yang sedang melaksanakan reses di Buol.

Acara yang berlangsung di salah satu hotel di Buol pada Kamis (30/7/2026) ini turut dihadiri perwakilan Pemda Buol Syarif Pusadan, perwakilan BPS Provinsi Sulawesi Tengah, para petugas sensus, serta pelaku usaha UMKM di Kabupaten Buol.

Dalam diskusi tersebut, fokus utama pembahasan adalah penguatan data ekonomi di masyarakat, khususnya pada sektor dunia usaha. Peserta menyoroti pentingnya validitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah jangka waktu pelaksanaan sensus ekonomi yang saat ini masih 10 tahun sekali. Jangka waktu yang terlalu lama dinilai membuat data cepat tertinggal, padahal dinamika usaha dan ekonomi masyarakat berubah sangat cepat.

Selain itu, dibahas juga peran penting Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemda diminta mendukung penuh, sementara masyarakat diharapkan menerima dengan baik petugas sensus yang akan melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah.

Usai kegiatan, Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari menyampaikan komitmennya untuk membawa hasil diskusi ini ke Senayan. Ia menyebut ada dua aspirasi utama yang akan diperjuangkan.

“Saya akan membawa hasil diskusi ini untuk mengajukan perubahan revisi UU BPS yang usianya sudah puluhan tahun baik pada sidang DPRRI maupun  RDP. Kita usulkan agar pelaksanaan sensus, baik sensus ekonomi, pertanian maupun sensus penduduk yang saat ini dilaksanakan 10 tahun sekali, bisa diubah menjadi 5 tahun sekali,” ungkap Nilam Sari kepada media ini.

Menurutnya perubahan regulasi tersebut sangat penting agar pemerintah memiliki data yang lebih mutakhir. Dengan data 5 tahun sekali  program untuk UMKM, pendidikan vokasi, dan pariwisata di daerah seperti Buol diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat.. “Ini harapan kita semua kedepan semoga tercapai. ” Ujar Nilam. (“)

Penulis : Rustam Baculu

Berita Terkait

Zainudin J Hamir : Jalan Santai Harlah Ke 28 PKB Panita Transparan, Tidak Ada Pemenang Diatur
Lulusan SMKN 1 Bokat Diburu Perusahaan, Sekolah Optimis Dongkrak Tenaga Kerja
Program Gizi Gratis Berubah Jadi Mimpi Buruk: 15 Siswa SD di Bokat Diduga Keracunan Massal
Tonggak Sejarah Baru, Peletakan Batu Pertama Gedung KUA Kecamatan Gadung Digelar di Desa Bolagidun
Hangatkan Silaturahmi Kemenag Buol Gelar Pengajian Rutin dengan Tausiah Keutamaan Sedekah
Pemdes Tang Gandeng PT HIP Gelar Pengobatan Gratis dan Beri Cendramata untuk Lansia
PUPR Buol Prioritaskan Penataan Kota Biau dan Paleleh Wilayah Perbatasan Akan Jadi Ikon Daerah
Stok Beras di Gudang Bulog Buol Capai 600 Ton, Distribusi Dipastikan Aman
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 22:38

Zainudin J Hamir : Jalan Santai Harlah Ke 28 PKB Panita Transparan, Tidak Ada Pemenang Diatur

Kamis, 30 Juli 2026 - 14:58

Validasi Data Jadi Kunci, Sensus Ekonomi 2026 Siap Petakan Usaha di Buol

Rabu, 29 Juli 2026 - 16:43

Lulusan SMKN 1 Bokat Diburu Perusahaan, Sekolah Optimis Dongkrak Tenaga Kerja

Rabu, 29 Juli 2026 - 15:15

Program Gizi Gratis Berubah Jadi Mimpi Buruk: 15 Siswa SD di Bokat Diduga Keracunan Massal

Rabu, 29 Juli 2026 - 14:25

Hangatkan Silaturahmi Kemenag Buol Gelar Pengajian Rutin dengan Tausiah Keutamaan Sedekah

Berita Terbaru