Pemkab Buol Bahas Ranperda Penertiban Ternak Dan Pedoman Pengembangan ASN

Jumat, 11 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Buol!Newsline.id – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Buol melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra menggelar rapat pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Penertiban Ternak dan Ranperda tentang Pedoman Pengembangan bagi ASN di lingkungan Pemda Buol.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kantor Bupati Buol, Jumat (11/7).

Rapat dipimpin oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Drs. Moh. Kasim, M.Si, dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah terkait, di antaranya Plt. Kasat Pol PP Nasir Andimaka, Kabag Bimas Polres AKP Suharto, Kabid Perda Samsul, SH, Kabid Peternakan Sumiati Djafar, ST, serta pejabat lainnya dari unsur hukum, inspektorat, organisasi, dan staf ahli Setda.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada kesempatan itu, Asisten I menyampaikan pentingnya penyesuaian regulasi terhadap dinamika di lapangan, khususnya terkait pengelolaan ternak. Ia menyebut bahwa Perda lama yang telah berlaku sejak delapan tahun lalu tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan revisi menyeluruh.

Plt. Kasat Pol PP, Nasir Andimaka, dalam paparannya menyoroti dua isu utama: ketidakjelasan alur denda administratif dan belum terakomodasinya mekanisme sanksi pidana ringan (tipiring). Ia mengusulkan perlunya penguatan PPNS dan mekanisme sidang di tempat sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih efektif. Namun, ia menyebutkan bahwa penguatan ini masih dalam tahap evaluasi sosialisasi di kecamatan, sehingga detail teknis masih dalam proses penyusunan.

Sementara itu, Kabid Perda, Samsul, SH, menjelaskan bahwa dalam revisi Ranperda Penertiban Ternak, telah ditambahkan klausul sanksi pidana ringan untuk melengkapi sanksi administratif. Ia juga menekankan bahwa beban biaya penangkapan, pakan, dan penanganan ternak yang sebelumnya dibebankan kepada APBD akan dialihkan sepenuhnya kepada pemilik ternak.

“Tujuan dari revisi ini adalah memperjelas aspek penegakan hukum serta meringankan beban fiskal daerah dengan mengefisienkan pengelolaan ternak yang tidak tertib,” ujarnya.(*)

Berita Terkait

Rumah Lapuk Tukang Kayu di Kulango Disulap TNI Jadi Layak Huni
Dari Ruang Kelas di Ujung Bokat ke Pucuk Disdikbud, Mahmud U Timumun Buktikan Dedikasi Guru Berbuah Kepercayaan
Bupati Buol Lantik 158 Pejabat Administrator dan Pengawas, Tegaskan Jabatan Adalah Pengabdian
Turnamen Voli Berani Cup 2026 Resmi Dibuka di Buol, Gubernur Absen Karena Sakit
Tak Pandang Keluarga Pejabat, Bupati Buol Bakal Tindak ASN Tak Disiplin
Polres Buol Tindak Tegas Balap Liar, 26 Sepeda Motor Terjaring Operasi Patuh Tinombala 2026
PERCASI Buol Bangga Djoni Hatimura Raih Gelar Master Nasional di Kejurnas Catur ke-51
Bupati Buol Murka : Risharyudi Triwibowo Ancam Sikat Habis Mafia Illegal Logging Satgas Khusus Segera Dibentuk
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 20:48

Rumah Lapuk Tukang Kayu di Kulango Disulap TNI Jadi Layak Huni

Rabu, 4 November 2026 - 14:12

Dari Ruang Kelas di Ujung Bokat ke Pucuk Disdikbud, Mahmud U Timumun Buktikan Dedikasi Guru Berbuah Kepercayaan

Senin, 2 November 2026 - 19:00

Bupati Buol Lantik 158 Pejabat Administrator dan Pengawas, Tegaskan Jabatan Adalah Pengabdian

Senin, 2 November 2026 - 13:29

Turnamen Voli Berani Cup 2026 Resmi Dibuka di Buol, Gubernur Absen Karena Sakit

Senin, 2 November 2026 - 13:18

Tak Pandang Keluarga Pejabat, Bupati Buol Bakal Tindak ASN Tak Disiplin

Berita Terbaru