Jakarta! Newsline Id – Pemerintah siap menghadirkan Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan dan mencapai Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat akan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk menempuh pendidikan secara gratis.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui unggahan media sosial Instagramnya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menekankan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas dan taklimat di Istana Negara.
“Salah satu program utama yang ditekankan adalah percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai boarding school untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” kata Gibran
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembahasan Sekolah Rakyat memang bukan baru kali ini muncul. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menggodok Sekolah Rakyat dalam beberapa waktu kebelakang.
Dirangkum detikEdu, berikut 5 hal yang perlu diketahui tentang kehadiran Sekolah Rakyat Indonesia.
5 Hal tentang Sekolah Rakyat
1. Dibuka Bulan Juli 2025, Berbentuk Boarding School
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan Sekolah Rakyat segera diluncurkan pada tahun ajaran 2025/2026 dengan bentuk boarding school. Hal ini sesuai dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto yang ingin Sekolah Rakyat dimulai tahun 2025.
“Nanti sekolah rakyat ini bentuknya adalah boarding school. Tahun ajaran 2025-2026 (dimulai) tentu bulan Juni atau Juli,” ujarnya
Karena berbentuk boarding school, kemungkinan Sekolah Rakyat menggunakan sistem asrama. Tidak hanya pendidikan gratis, tetapi pemerintah juga akan menjamin asupan gizi para siswanya.
2. Sekolah Rakyat Pertama Dibuka di Bekasi
Nantinya Sekolah Rakyat akan mencakup semua jenjang pendidikan, dari SD, SMP, dan SMA. Kendati demikian, jenjang SMA menjadi yang pertama dibuka pada tahap awal.
“Ya presiden (minta) nanti SD, SMP sampai SMA. Tetapi kita mulai buka untuk pertama ini yang tingkat SMA,” ungkap Mensos kembali
Sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul ini menyatakan Sekolah Rakyat pertama akan dibuka di Bekasi. Sekolah tersebut akan berdiri di bangunan yang merupakan aset milik Kemensos.
“Insyaallah siap digunakan untuk memulai Sekolah Rakyat,” tambah Gus Ipul.
Tidak hanya di Bekasi, Gus Ipul sudah mengunjungi berbagai gedung milik Kemensos pada banyak daerah. Ia menyatakan siap mengalihfungsikan gedung itu menjadi Sekolah Rakyat.
“Kalau misalnya dibutuhkan cepat ada beberapa gedung milik Kementerian Sosial yang sudah bisa dipakai untuk mengawali berdirinya sekolah itu,” kata Gus Ipul dikutip dari detikJogja.
Meski sudah ada gedung yang bisa dipakai, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh pada kesempatan berbeda menjelaskan ada beberapa aspek yang terus digodok dan dipertimbangkan untuk menyempurnakan program ini.
Hal tersebut mencakup perizinan sekolah, tenaga pendidik, kurikulum, tata kelola, hingga kendali kualitas. Aspek kendali kualitas dinilai penting karena menyangkut pemantauan kualitas sekolah.
3. Buat Satgas Percepatan Sekolah Rakyat
Tidak sendiri, Kemensos membentuk tim formatur dan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sekolah Rakyat yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga. Seperti Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas,Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Selain itu, ada Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Daerah serta perguruan tinggi untuk mewujudkan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menjelaskan setiap lembaga nantinya punya tugas dan fungsi di bidang masing-masing. Bersama-sama akan bersinergi mempersiapkan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Jadi nanti Insya Allah didukung oleh kementerian, lembaga yang punya tugas dan fungsi di bidang tertentu,” tuturnya dilansir dari rilis yang diterima wartawan,
4. Dikhususkan Siswa dari Keluarga Miskin agar Bisa Berdaya
Kehadiran Sekolah Rakyat tidak sekedar untuk memutus rantai mata kemiskinan. Tetapi juga upaya pemerintah untuk membangkitkan masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Sehingga mereka bisa berdaya dan diharapkan dapat mengambil peran dalam menciptakan Indonesia Emas 2024. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh ingin membuktikan bila kebangkitan kaum dhuafa bisa membuat Indonesia jaya.
“Kejayaan Indonesia itu yang pegang kunci adalah kaum dhuafa. Kalau kaum dhuafa sudah bangkit, maka jayalah Indonesia dan kita ingin membuktikan itu,” kata mantan Menteri Pendidikan itu.
Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat adalah langkah yang benar. Karena menurut berbagai kajian, baik akademik maupun empirik, pendidikan terbukti merupakan salah satu faktor pemoton rantai kemiskinan.
“Saatnya sekarang kaum dhuafa bangkit. Punya self-confidence yang kuat, punya masa depan yang sangat jelas melalui dunia pendidikan kita,” imbuhnya.
5. Tanggapan Pakar
Kehadiran Sekolah Rakyat ikut ditanggapi oleh para pakar. Seperti Dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (FISIP UGM) Dr Subarsono.
Subarsono menilai Sekolah Rakyat belum terlalu mendesak untuk dilaksanakan. Ia menyarankan agar pemerintah membenahi sistem hingga kualitas pendidikan terlebih dahulu baru menghadirkan Sekolah Rakyat.
Selain itu, pengelola Sekolah Rakyat di tangah Kemensos dinilai kurang tepat. Menurut Subarsono jika ingin dilaksanakan, seharusnya program ini berada di bawah naungan Kemendikdasmen.
“Nah, saya kira ini menjadi problematik berada di bawah Kementerian Sosial karena tupoksinya bukan mengurusi masalah pendidikan. Jadi, ini dipertanyakan mengenai domain dari kebijakan itu. Kalau di bawah Kementerian Sosial, saya pikir itu tidak tepat,” katanya.
“Saya berharap bahwa program ini tetap di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan di bawah Kemensos,” ucap Subarsono (*)
