BUOL! NEWSLINE. ID -Hutan Bugu yang terletak di perbatasan Gorontalo dan Buol, Sulawesi Tengah menjadi lokasi aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang merusak lingkungan. Warga setempat melaporkan adanya operasi tambang ilegal yang melibatkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan 16 unit alat berat jenis ekskavator sangat mengerihkan
Aktivitas PETI ini diduga dikendalikan oleh seorang oknum berinisial DRSN yang memiliki modal besar dari bos chines tidak hanya merusak hutan lindung tetapi juga berpotensi melanggar aturan distribusi energi. Warga khawatir bahwa keberadaan alat berat yang di mobilisasai dari desa Baturata dan Kwalabesar kecamatan paleleh kabupaten buol sulteng ini, terkesan di biarkan pemerinta desa (pendes), aparat penegak hukum di paleleh tanpa melarang sehingga dengan leluasa 16 alat tersebut lolos memasuki hutan lindung dan memporak-porandakan pohon yang di lindungi negara demi mengeruk emas secara ilegal.
Dampak aktivitas PETI sudah mulai dirasakan warga sekitar, termasuk kerusakan infrastruktur jalan desa dan jalur produksi pertanian. Warga mendesak aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi untuk segera melakukan pengecekan lapangan dan mengambil langkah tegas guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aktivitas PETI di Hutan Bugu melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan setiap kegiatan pertambangan memiliki izin resmi. Warga berharap aparat tidak lagi menutup mata dan membuktikan kehadiran negara di tengah masyarakat.
Selain itu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 50 ayat (3) huruf g, mengatur tentang sanksi bagi yang merusak hutan lindung pidana penjara hingga 10 tahun dan denda rp 5 milyar.
Warga juga menyoroti dugaan distribusi BBM bersubsidi dari SPBU yang ada di buol digunakan untuk mendukung operasional tambang. Jika terbukti, praktik tersebut dinilai berpotensi melanggar aturan distribusi energi sekaligus memperkuat indikasi aktivitas tambang ilegal yang terorganisir.
Masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap aktivitas PETI di Hutan Bugu. Mereka berharap penegakan hukum yang tegas bukan hanya soal menangkap pelaku, tetapi juga menyelamatkan lingkungan dan masa depan generasi berikutnya.
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pogogul Buol Ir.Abram.,SP., M.Si. pada Media ini Senin (16/2/2026) menuturkan terkait Peti Bugu sangat tepat kalau Satgas PKH yang turun tangan, dengan melibatkan kekuatan penuh termasuk APH di Daerah bersama pemerintah Daerah (pemda)karena untuk melakukan tindakan peneetiban tidak bisa di lakukan sendiri -sendiri ,dan untk KPH Pogogul sendiri upaya yang di lakukan sudah melaporkan persoalan ini baik di dinas Kehutanan Provinsi maupun pusat.
“Kalau kita sudah melaporkan ke dinas Kehutanan propinsi dan dinas Kehutanan provinsi sudah melaporkan ke pusat, artinya kita tinggal menunggu waktu saja kapan operasi penertiban di mulai.” . Demikian Abram. (*).
