Buol!Newsline.id- Gelombang amarah kepala desa se-Kabupaten Buol meledak di ruang lantai 1 Kantor DPRD Buol Sulteng, Selasa 12/5/2026. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Ahmad R Kuntuamas berubah jadi ajang “Debat Panas * antara Pemda Buo dan forum Kades. Di hadapan Sekda Moh Yamin Rahim, Kepala BPKAD Moh Kasim Ali, dan Kadis BPMDES, Forum Kepala Desa (FKD) tanpa tedeng aling-aling menuding Pemda sengaja menahan hak aparat desa.
Lima bulan hak desa ditahan tanpa alasan jelas, Dana Operasional Desa dari pencairan tahap pertama 40 persen yang seharusnya jadi napas pelayanan masyarakat justru “menguap” dengan dalih efisiensi anggaran. Sementara tahap kedua sudah di depan mata Pemda malah baru sanggup tawar Rp 5 juta per desa. Sebuah angka yang dianggap FKD sebagai bentuk pelecehan terhadap marwah 108 desa di Buol.
Ketua FKD Ramli K Sulu meledak di ruang rapat. “Kami datang bukan mengemis ini hak kami! Jangan ajari kami efisiensi kalau Pemda sendiri gagal kelola uang rakyat,” tegas Ramli dengan nada tinggi. Para kades menolak mentah-mentah tawaran Rp5 juta. Mereka ngotot bayar lunas sisa 40 persen tahap pertama atau siap-siap desa lumpuh total.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alasan Sekda dan Kepala BPKAD dinilai mengada-ada Moh Yamin Rahim dan Moh Kasim Ali berdalih dana transfer pusat belum masuk ke kas daerah sehingga tidak bisa mengambil. Keputusan dan Pemda sibuk normalisasi APBD. Dalih yang sama diulang-ulang setiap kali ditagih, sementara gaji ASN, guru, P3K, nakes, hingga utang pihak ketiga katanya tetap diprioritaskan. FKD curiga ada permainan “pilih kasih” dalam pencairan anggaran.
RDP panas sejak pagi hingga malam tanpa hasil Tawar-menawar buntu. Pemda tetap pada pendirian tidak sanggup bayar sekarang. FKD pulang dengan tangan kosong dan luka kecewa. Kekecewaan itu langsung dibayar tunai dengan ancaman paling keras mogok pelayanan desa mulai besok, Rabu 13/5/2026.
Minggu depan, Buol siap diguncang demo besar. Ramli K Sulu memastikan ribuan massa dari 108 desa akan turun ke jalan. “Dengan terpaksa kami aksi damai. Tuntutan tidak dipenuhi, pelayanan kami setop. Biar Pemda rasa bagaimana susahnya rakyat kalau kantor desa tutup,” ancam Ramli. Gelombang protes rakyat desa di depan mata.
Wakil Ketua II DPRD Ahmad Kuntuamas lempar bola panas ke Pemda. Ia menyayangkan RDP gagal dan secara tegas meminta Pemda segera cari solusi. “Jangan tunggu desa lumpuh baru bergerak. Kades sudah ancam setop layanan publik. Ini darurat,” desak Ahmad. DPRD seolah cuci tangan menyerahkan bom waktu ke tangan eksekutif.
Nasib 108 desa kini di ujung tanduk Hak operasional ditahannpelayanan terancam stop, dan demo akbar siap meledak. Jika Pemda Buol masih bermain dengan alasan klasik “dana DAU belum masuk dari pusat ” dan “normalisasi APBD”, maka bersiaplah menghadapi amuk rakyat desa yang merasa dikhianati. Waktu terus berjalan, kesabaran kepala desa sudah habis.(**)
Penulis : Rustam Baculu
Sumber Berita: Liputan RDP kantor DPRD
