Newsline. Id BUOL – Pemerintah Kabupaten Buol mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan program sertifikat tanah gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Selasa (3/11/2026).
Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., mengikuti rakor secara daring dari Ruang Rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Buol, mulai pukul 09.15 hingga 11.45 WITA. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti secara nasional melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube Kemendagri.
Ada dua agenda utama yang dibahas. Pertama, langkah konkret pengendalian inflasi di daerah sepanjang tahun 2026. Kedua, kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian ATR/BPN terkait program sertifikat tanah gratis bagi MBR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam agenda inflasi, Kemendagri meminta setiap daerah menyiapkan paparan mengenai perkembangan harga, kendala di lapangan, serta upaya pengendalian yang telah dilakukan. Data tersebut menjadi bahan penting untuk memetakan kondisi daerah dan menentukan langkah penanganan yang tepat sasaran.
Pemkab Buol sendiri berkomitmen memperkuat pemantauan harga dan koordinasi lintas perangkat daerah agar potensi kenaikan harga bisa diantisipasi sejak dini, sehingga stabilitas harga dan daya beli warga tetap terjaga.
Sementara itu, program sertifikat gratis bagi MBR dinilai sangat penting untuk memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kolaborasi lintas kementerian ini diharapkan memperluas akses warga miskin terhadap legalitas tanah.
Rakor tersebut turut diikuti jajaran Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Buol serta perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan.
Melalui rakor ini, Pemkab Buol menegaskan kesiapannya mendukung penuh kebijakan pengendalian inflasi pusat sekaligus mengawal program pro rakyat seperti sertifikat gratis bagi MBR demi kesejahteraan masyarakat Buol.(*)
