Buol !newsline.id– Pemerintah Daerah Kabupaten Buol melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memastikan implementasi SP2D Online melalui PT Bank Sulteng berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan kepentingan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya terkait kewajiban pembayaran kredit yang berjalan di bank lain.
Sebagaimana diketahui, kebijakan penerapan SP2D Online mewajibkan seluruh rekening gaji ASN Pemerintah Kabupaten Buol dialihkan melalui Bank Sulteng. Namun demikian, Pemerintah Daerah menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak serta merta meniadakan kewajiban ASN yang memiliki pinjaman di bank lain, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pogogul Cabang Buol dan bank lainnya.
Untuk mencari jalan keluar, Plt. Sekretaris BPKAD Kabupaten Buol, Moh. Kasim Ali, SE, telah memediasi pertemuan antara pihak BRI Pogogul Cabang Buol dengan PT Bank Sulteng Cabang Buol. Hasil pertemuan menghasilkan kesepahaman awal agar pembayaran kredit para ASN, khususnya guru-guru yang memiliki kewajiban di BRI tetap dapat berjalan lancar melalui bantuan pihak bank sulteng untuk proses pemotongan fasilitas kredit bank lain sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan bank yang bersangkutan akan di proses terpusat dan dilakukan langsung oleh kantor pusat PT Bank Sulteng.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, pihak Bank Sulteng mengajukan syarat dan ketentuan teknis kepada BRI Pogogul Cabang Buol, agar dalam proses pemotongan kredit tidak terjadi klaim maupun keberatan dari nasabah. Hal ini penting demi menjaga ketertiban administrasi perbankan dan kepastian hukum kedua belah pihak.
Pemerintah Daerah menyadari keresahan yang dirasakan oleh para ASN, khususnya para Guru, jika kewajiban kredit tidak bisa dipotong otomatis. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran aktivitas ASN apabila harus menyetorkan kewajibannya secara manual setiap bulan.
“Pemerintah Kabupaten Buol berkomitmen memberikan solusi yang terbaik bagi para ASN. Implementasi SP2D Online adalah bagian dari reformasi keuangan daerah, namun di sisi lain, hak dan kewajiban ASN juga harus dijamin agar tidak terganggu dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik,” tegas Plt. Sekretaris BPKAD, Moh. Kasim Ali, SE.
Pemerintah Daerah akan terus memfasilitasi koordinasi antar pihak perbankan guna memastikan sistem pemotongan kredit berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan implementasi SP2D Online melalui Bank Sulteng dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi ASN Kabupaten Buol. (*)
