BuolNewsline.Id-Polemik status Asrama Buol (Aspura) di Jalan Watumamapida Kota Palu kian memanas. Asrama yang selama ini menjadi rumah bagi mahasiswa asal Buol itu kini diklaim sebagai aset oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.
Klaim sepihak tersebut membuat posisi Bupati Buol Risharyudi Triwibowo terjebak. Belakangan diketahui Bupati Buol justru telah menyurat ke Bupati Tolitoli dengan meminta agar sebagian luas lahan asrama itu dibagi kepada Pemda Buol untuk ditempati mahasiswa.
Padahal fakta sejarahnya berkata lain. Lokasi Aspura itu bukanlah aset milik Kabupaten Tolitoli. Asrama tersebut memang sempat berstatus aset gabungan Buol-Tolitoli karena saat itu Kabupaten Buol belum mekar. Namun setelah pemekaran, lokasi dan bangunannya secara de facto dan de jure merupakan milik masyarakat Buol.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejarah mencatat, lahan asrama tersebut dibeli dari hasil pertanian melalui koperasi pada masa itu. Ahli waris pemilik lahan tersebut tidak lain adalah orang tua dari Longki Djanggola, mantan Gubernur Sulawesi Tengah yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI.
Meski fakta sejarah telah terungkap, Pemda Tolitoli tetap bersikukuh bahwa lokasi Aspura adalah aset mereka. Sikap ini pun memicu gelombang protes dari masyarakat Buol terutama dari kalangan mahasiswa dan para tokoh yang mengetahui persis sejarah kepemilikan asrama.
Puncaknya sebanyak 11 tokoh masyarakat dan Pengurus Besar Ikatan Kerukunan Indonesia Buol (PB IKIB) Sulteng bersama perwakilan pemuda mendatangi Kantor DPRD Buol. Mereka menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diterima langsung oleh Ketua DPRD beserta anggota di Ruang Sidang Utama Senin (13/10/2026).
Adapun ke-11 tokoh yang hadir adalah:
1. Amran Batalipu (Mantan Bupati Buol periode 2007-2012)
2. Samsudin Koloi (Mantan Wakil Bupati Buol)
3. Dr Sudirman K. Udja
4. Syamsudin Intam
5. Moh. Nur Korompot
6. Dr. Herlina
7. Jhoni Hatimura
8. Nurdin
9. Prof Jamaludin Sakung
10. Kisman
11. Basri M. Djulunau
Dalam RDP tersebut para tokoh PB IKIB Sulteng dengan tegas meminta DPRD Buol mendesak pembatalan surat Bupati Buol kepada Pemda Tolitoli terkait permintaan aset lokasi Aspura yang kini terus bergejolak di Palu.
“Kami minta persoalan ini harus di seriusi DPRD, jangan nanti sudah terjadi keributan baru kita bertindak. ” Tegas Amran Batalipu di Raung Sidang
RDP yang dipimpin Karmin Kaimo itu akhirnya menghasilkan tiga poin kesepakatan penting:
Pertama DPRD dan tokoh IKIB bersepakat untuk meminta Bupati membatalkan surat kepada Bupati Tolitoli yang telah meresahkan masyarakat Buol.
Kedua Rapat lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2026 dengan menghadirkan Bupati bersama dinas teknis dan tokoh masyarakat yang masih hidup dan mengetahui persis situasi beberapa tahun silam soal status asrama di Palu.
Ketiga DPRD akan melakukan pertemuan khusus dengan Bupati untuk membahas polemik asrama tersebut.
“Yang jelas kami DPRD mendukung perjuangan ini sampai tuntas. ” Ungkap Wakil Ketua DPRD Karmin Kaimo Saat menutup rapat
Kini bola panas berada di tangan Bupati Buol Risharyudi. Beranikah ia membatalkan surat yang sudah ditandatangani kepada Pemda Tolitoli? Publik Buol menanti jawabannya pada RDP berikutnya
Rapat Dengar Pendapat yang dihadiri 10 orang anggota DPRD Buol tersebut berjalan aman dan tertib.(**)
Penulis : Rustam Baculu
