BUOL! NEWSLINE. ID- Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Moh. Yamin Rahim, SH., MH beserta para Kepala OPD menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Buol, yang di gelar belum lama ini
Dalam pengantar rapat paripurna disampaikan bahwa penyampaian LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD merupakan amanat regulasi yang wajib dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sekda Moh. Yamin Rahim mewakili Bupati Buol menyampaikan nota pengantar LKPJ Tahun 2025, yang merupakan LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan kepada DPRD sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas publik.
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol tercatat meningkat menjadi 3,46 persen pada tahun 2025 dibandingkan 3,31 persen pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh penguatan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku juga mengalami peningkatan signifikan, dari Rp7,79 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp8,65 miliar pada tahun 2025.
Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 3,31 persen pada tahun 2024 menjadi 3,11 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesempatan kerja di daerah. Sementara itu, persentase penduduk miskin juga berhasil ditekan dari 13,08 persen pada tahun 2024 menjadi 12,48 persen pada tahun 2025, sebagai hasil dari berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun demikian, pemerintah daerah mencatat adanya peningkatan ketimpangan pendapatan yang tercermin dari indeks Gini yang naik dari 0,266 menjadi 0,288. Kondisi ini menjadi perhatian serius untuk terus mendorong pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buol juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 68,72 pada tahun 2024 menjadi 71,47 pada tahun 2025.
DPRD akan melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap dokumen LKPJ melalui alat kelengkapan dewan. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi DPRD. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, guna meningkatkan efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Mengakhiri penyampaiannya, Sekda mengharapkan masukan, kritik, dan saran konstruktif dari DPRD sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyerahan dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025..(**).
