KENDARI!NEWSLINE.ID– Setelah dari Jakarta mengikuti audiensi program Bantuan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Gedung Bina Bangsa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta,pada Selasa (26/8/2025).
Hari ini Rabu (27/8) Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo lanjut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 26–28 Agustus 2025.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Sekretaris DPRD Buol Munawir Nouk dan Anggota DPRD Buol Harno. Kehadiran rombongan dari Kabupaten Buol ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah melalui regulasi yang kuat sebagai fondasi pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakornas diikuti para kepala daerah, unsur legislatif, serta pejabat tinggi kementerian terkait. Sejumlah menteri hadir, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Ekonomi Kreatif.
Tema yang diangkat dalam Rakornas ini adalah “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita”. Mendagri Tito Karnavian saat membuka kegiatan menekankan pentingnya harmonisasi produk hukum daerah untuk mendukung Asta Cita, yang berfokus pada peningkatan investasi, kemudahan berusaha, dan tata kelola pemerintahan yang efisien.
“Jika bisnis terbangun, fiskal akan membaik, ekonomi daerah akan tumbuh menuju kemandirian. Produk hukum daerah akan sangat berdampak pada masyarakat, iklim usaha, serta hubungan antara pemerintah daerah dan pusat,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Selain diskusi panel, Rakornas juga diisi dengan Apel Pemantapan Pelaksanaan Peraturan Daerah, penandatanganan komitmen kepatuhan, talkshow nasional bersama Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Investasi, Ketua Kadin, dan Gubernur Sulawesi Tenggara, serta pameran UMKM dan ekonomi kreatif.
Peserta Rakornas terdiri dari gubernur, Bupati/Wali Kota, ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota, hingga perwakilan Kadin seluruh Indonesia. Kehadiran lintas pemangku kepentingan tersebut diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam membangun regulasi daerah yang selaras dengan kepentingan nasional. (Wayan Irmaya) (*)
