MAKASSARNewsline.id – Sebanyak 73 perwakilan pemerintah kabupaten/kota dari kawasan Region II yang mencakup Sulawesi, Maluku, dan Papua berkumpul di Makassar. Kehadiran mereka untuk mengikuti Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang digelar di Hotel Claro Makassar, Selasa (20/10/2026).
Dari 73 daerah tersebut Bupati Buol Risharyudi Triwibowo turut hadir didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buol. Rakor strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Agenda utama dalam rakor tersebut adalah penandatanganan Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama antara pusat dan daerah. Langkah ini merupakan kebijakan Presiden untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang, mempermudah ekosistem investasi, kemudahan berusaha, dan percepatan pembangunan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen Tata Ruang menegaskan bahwa pada tahun 2026 ini pemerintah pusat akan memberikan Bantuan Teknis (Bantek) penyusunan RDTR yang didanai melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Buol Percepat RDTR di 4 Kecamatan
Komitmen Bupati Buol dalam rakor tersebut dibuktikan dengan keseriusan mempercepat penyusunan RDTR di daerahnya. Pada tahun 2026, Kabupaten Buol mendapatkan alokasi Bantek dari pusat untuk dua kecamatan, yaitu Paleleh Barat dan Karamat. Saat ini progresnya sudah masuk tahap FGD I terkait kesepakatan deliniasi wilayah perencanaan yang digelar pada 1 Oktober 2026 di Hotel Surya Wisata.
Tidak hanya mengandalkan pusat, Pemkab Buol juga mengalokasikan APBD sebesar Rp700 juta untuk Bimtek penyusunan RDTR di dua kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Bokat dan Tiloan.
Dengan demikian, total ada empat kecamatan di Kabupaten Buol yang sedang berproses penyusunan RDTR tahun ini. Dua dibiayai APBN melalui Bantek pusat dan dua dibiayai APBD secara mandiri. Langkah sinergis ini diharapkan mampu mempercepat ketersediaan peta tata ruang yang terintegrasi untuk mendorong investasi berkelanjutan di Kabupaten Buol. (**)
Editor : Rustam
Sumber Berita: Diskominfo Buol
