BUOL! NEWSLINE. ID- Sebuah kontroversi mewarnai hubungan antara pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Buol dan sejumlah media online lokal. Sejumlah wartawan media online di Buol mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk meminta penjelasan terkait pencatutan media yang bermitra dengan Pemda melalui Diskominfo.
Kedatangan wartawan tersebut dipicu oleh pemberitaan di salah satu media lokal di Buol yang mengkritik kebijakan di BPKAD yang menyebut ada 26 media di anggap menjadi patner untuk melakukan klarifikasi atau jumpa pers terkait permasalahan di OPD tersebut hal itu mengundang reaksi dari para awak media untuk mempertanyakan.
Perlu diketahui Sebanyak 26 media online saat ini masih mengikuti verifikasi berkas kelengkapan dokumen perusahaan pers pada Dinas Kominfo untuk bekerja sama dengan Pemda pada tahun 2026 lolos atau tidak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Badan (Kaban) BPKAD, Moh. Kasim Ali, saat ditemui sejumlah wartawan di kantor BPKAD, Kamis (8/1/2026), mengatakan bahwa informasi yang tengah viral di grup-grup WhatsApp melalui pemberitaan tersebut seakan menjadikan 26 media sebagai pelindung Kaban dari kritikan
. “Sesungguhnya bukan seperti itu,” ujarnya.
Ia hanya meminta bahwa pihaknya bersedia untuk didatangi langsung di kantor untuk meminta klarifikasi terkait kritikan.
.”Saya bersedia ditemui langsung karena kalau lewat handphone atau WhatsApp tidak lengkap informasi yang kita sampaikan,” tambah Kaban BPKAD Moh. Kasim Ali.
Kaban BPKAD Moh. Kasim Ali yang di dampingi kabid Media Ismail pada Dinas Kominfo menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk menerima klarifikasi dan ingin memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat terkait tugas dan kewenangannya.
. “Silakan teman-teman wartawan kritik melalui tulisan asalkan berimbang, dan saya bersedia menjawab secara langsung bukan melalui telpon genggam karena biasanya informasi yang saya sampaikan kurang akurat,” paparnya.
Dengan adanya kejadian ini, diharapkan hubungan antara Pemda dan media online di Buol dapat lebih transparan dan profesional. Kaban BPKAD berharap agar masyarakat dapat memahami bahwa pihaknya selalu terbuka untuk klarifikasi dan memberikan informasi yang akurat.
“Saya siap menunggu di kantor, siapa saja yang datang meminta penjelasan soal kebijakan anggaran di daerah,” tutup Moh. Kasim Ali. /tim
